Budaya Politik Indonesia

Budaya Politik Indonesia

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan komunikasi. Manusiasenantiasa akan selalu berinteraksi dengan yang lainnya dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Melalui proses komunikasi ini pula lahirlah sebuah budaya dalam kehidupanmasyarakat.

Suatu budaya yang diterapkan dalam kehidupan suatu sistem sosial akanmempengaruhi sistem komunikasinya pula. Karena itulah komunika memiliki kaitan yang sangaterat. Sama halnya yang dikatakan oleh Edward T. Hall, “Budaya adalah komunikasi” dan“Komunikasi adalah budaya”.

Budaya adalah hasil dari proses komunikasi yang dilakukan dalamkehidupan masyarakat. Dalam berkomunikasi, budaya sangat mempengaruhinya baik secara pola, jenis ataupun konteks. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatusistem sosial yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi.

Kebudayaan akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Wujud nyata dari suatu budaya adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia baik berupa benda yang bersifat nyata ataupun berupa perilaku, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, sistem pengetahuan, sistem religi, kesenian,dan lain-lain.

Untuk mengetahui bagaimana keterkaitan budaya politik dalam komunikasi politik diIndonesia, pembahasan pertama adalah menjelaskan tentang budaya politik. Budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan paraelitenya.

Menurut Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr., budaya politik berisikan sikap,keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.

Budaya politik merupakan cerminan sikap khas warga negara terhadap sistem politik dananeka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem politik itu.

Bisa dikatakan budaya politik merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial—sistem politik—yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifatkognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian)

Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi kemudia komunikasi juga ikut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.

Ini berlaku juga pada budaya politik yang berpengaruh kuat terhadap komunikasi politik di Indonesia. Jika budaya politik Indonesia A maka komunikasi politik yangterjadi pun akan A.

Dalam kehidupan masyarakat, Almond dan Verba mengatakan bahwa ada tiga tipe budaya politik yang dapat ditemukan, yaitu budaya parokial, kaula, dan partisipan. Untuk Indonesia sendiri ada dua budaya politik yang dianut, yaitu budaya politik parokial dan kaula. Masyarakat Indonesia masih jauh tertinggal dalam hak dan kewajiban akan politiknya. Hal ini di sebabkan pengalaman politik di kehidupan masa lalu, seperti imperialisme, feodalisme, dan patrimonialisme. Hanya sebagian saja yang sudah memiliki budaya partisipan dalam kehidupan politknya, yaitu kalangan elite politik dan masyarakat perkotaan―khususnya masyarakat Jawa.

Hal ini ditopang oleh kemampuan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan yang relatif tinggi.Sistem politik demokratis yang dijalankan Indonesia saat ini sangat bertolang belakang dengan kebudayaan politik yang ada di dalamnya. Idealnya, negara yang demokrasi bisa didapatkan jika budaya politik masyarakat kita partisipan.

Namun, kembali pada budaya politik yang terdapat di Indonesia―parokial dan kaula―belum bisa mewujudkan sistem yangdemokrasi. Demokrasi yang dianut Indonesia saat ini masih dalam masa transisi.Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, kalangan pemerintah dan elite politik harus mengambil langkah-langkah strategis demi mewujudkan budaya politik partisipan (demokrasi).Ini dilakukan untuk mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang demokratis dan labil.

Tidak seperti demokrasi yang ada di Indonesia saat ini. Kepentingan dan aspirasi rakyat harus menjadi pusat perhatian dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Jika tidak akan menimbulkan kekecewaan di kalangan rakyat.

Budaya politik parokial dan kaula yang dimiliki Indonesia memang berpengaruh terhadap komunikasi politik Indonesia dalam sistem politiknya. Namun, keduanya seakan timpang tindih dengan adanya demokrasi di negara ini.